BRMP Ruminansia Kecil Hadiri Rapat Tindak Lanjut Pemulihan Bencana Wilayah Aceh

Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, 8 September 2026. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh ini difokuskan pada percepatan penanganan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut langsung dari hasil peninjauan dan evaluasi yang dilakukan Tim Satgas PRR Kemendagri selama satu bulan penuh di daerah terdampak. Selama masa peninjauan tersebut, tim turun langsung memastikan progres dan efektivitas penanganan infrastruktur maupun sektor sosial-ekonomi masyarakat.

Kunjungan pemantauan yang dilaksanakan selama satu bulan menyasar sejumlah sektor strategis dalam percepatan pemulihan pascabencana, meliputi evaluasi dan pemulihan lahan pertanian produktif yang mengalami kerusakan, percepatan perbaikan jalan dan jembatan untuk memulihkan mobilitas masyarakat serta kelancaran rantai pasok, dan percepatan penyediaan Hunian Tetap (Huntap) serta sarana air bersih melalui pembangunan sumur dan fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak bencana.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, baik dari tingkat pusat maupun instansi teknis daerah, di antaranya Kemendagri melalui Satgas PRR yang diwakili Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.C.d., Kementerian Pertanian melalui Kepala BRMP Aceh dan Plt. Kepala BRMP Ruminansia Kecil, Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si., Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), dan BPBPK, serta perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Turut hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Aceh melalui para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Aceh.

Melalui rapat ini, Sekda Aceh menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta kementerian teknis. Data peninjauan lapangan yang diperoleh selama sebulan terakhir akan dijadikan acuan utama dalam menyusun program pemulihan yang tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.